Wakil Ketua Komisi VDPR RI Soroti Keluhan Menkes Soal Tiket Pesawat Mahal Wakil Ketua Komisi VDPR RI, Syaiful Huda, menyoroti pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang mengeluhkan harga tiket pesawat Jakarta-Aceh yang mahal. Hal ini menyebabkan para relawan yang akan dikirim ke Sumatera dan Aceh harus transit di Malaysia untuk mendapatkan tiket dengan harga lebih terjangkau. Huda menilai fenomena tersebut memprihatinkan. “Fenomena relawan kesehatan yang harus ‘transit’ di Malaysia untuk menuju Aceh atau Medan karena harga tiket pesawat yang lebih murah merupakan anomali transportasi yang memprihatinkan kita semua. Fakta ini menunjukkan jika ada yang salah dalam pengelolaan transportasi udara kita,” Huda mengatakan bisnis penerbangan Tanah Air sulit bersaing dengan negara-negara lain yang menawarkan harga lebih murah. Ia menyoroti wilayah geografis RI berupa kepulauan. “Padahal harusnya dengan wilayah geografis kita yang berupa kepulauan, transportasi udara harusnya menjadi tulang punggung bagi pergerakan ekonomi dan sosial kita. Ironisnya justru bisnis penerbangan kita sulit bersaing dibandingkan dengan negara-negara lain,” Menkes Minta Harga Tiket Khusus Relawan Bencana, Ungkit Viral ‘Asal Malaysia’ Huda menilai ada empat komponen yang membuat maskapai nasional sulit bersaing dengan negara lain. Salah satunya terkait pajak yang dikenakan untuk tiket pesawat rute domestik. “Indonesia adalah sedikit negara di dunia yang mengenakan PPN 11% untuk tiket pesawat rute domestik. Sementara itu, rute internasional justru tidak dikenakan PPN. Hal inilah yang menjelaskan mengapa tiket pesawat Jakarta-Medan jauh lebih mahal daripada Jakarta-Kuala Lumpur,” Ia juga menyoroti beban pajak impor suku cadang pesawat. Huda menyebut sekitar 70% biaya pemeliharaan pesawat (maintenance, repair dan overhaul) dilakukan dengan suku cadang impor. Ia menilai bea masuk untuk suku cadang pesawat meningkatkan biaya operasional secara signifikan. “Harga avtur di Indonesia menyumbang sekitar 30-40% dari total biaya operasional maskapai. Kurangnya kompetisi dalam penyediaan avtur di bandara-bandara besar membuat harga bahan bakar kita sulit menyamai harga di Singapura atau Malaysia. Keempat, adanya biaya layanan bandara yang beban langsung pada komponen harga tiket yang dibayar konsumen,” “Melakukan relaksasi bea masuk suku cadang pesawat, membuka ruang bagi penyedia avtur dari swasta hingga evaluasi tarif batas atas harga tiket untuk melindungi konsumen. Jika ini dilakukan maka kami yakin industri transportasi udara akan tumbuh dan memberikan multiplier effect yang luar biasa baik di sektor ekonomi, pariwisata, hingga sosial,” Ia menilai jika hal itu bisa dilakukan, pergerakan wisatawan nusantara juga akan meningkat. Selain itu, aksi tanggap untuk membantu korban bencana akan mudah dilakukan.